Anomali di Indonesia: Stok Beras Melimpah, Namun Harganya Tetap Tinggi

Daftar Isi

Bojong.my.id, JAKARTA  — Harga beras Untuk jenis sedang harganya cukup tinggi dipasaran padahal, pemerintah secara berulang-ulang menyatakan persediaannya banyak sampai akhirnya tidak tertarik untuk impor tahun depan.

Seperti yang telah ditentukan, pemerintah mengumumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional untuk beras kualitas sedang senilai Rp12.500 setiap kilogramnya.

Berdasarkan data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 jam 16:38 Waktu Indonesia Bagian Barat, harga beras kualitas sedang di tingkatan konsumen telah mencapai rerata sebesar Rp13.685 tiap kilogram dan ini melebihi Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Harga beras medium paling murah ditemukan di Sumatera Selatan dengan hargaRp12.249 per kg, sementara itu yang termahal ada di Papua Barat senilai Rp17.200 per kg.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengindikasikan pembentukan harga kesetimbangan yang baru untuk beras, terutama bagi jenis medium.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKP) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa tim mereka sedang berupaya menemukan keseimbangan baru terkait harga beras, dengan fokus pada jenis beras medium.

Mengingat pemerintah harus menjaga ekosistem dari hulu ke hilir, utamanya kelangsungan petani, penggiling padi, pedagang, hingga ke masyarakat luas.

"Saat ini tentunya sedang mengejar keseimbangan baru karena Presiden kami menginginkan para petani kami menjadi lebih makmur," ungkap Arief kepada Bisnis pada hari Rabu, 23 April 2025.

Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa Bapanas bersama dengan pemangku kepentingan terkait tengah membahas mengenai usulan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling atau HPP GKG. Pemerintah sudah lebih dulu menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp6.500 per kg.

Adapun, pembahasan HPP GKG merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam beleid itu, Bapanas juga mendapat mandat untuk menetapkan HPP GKG/beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP) setelah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

Arief sebelumnya mengatakan, HPP GKG perlu ditetapkan untuk membantu penggiling dengan dryer kapasitas kecil.

“Kita ingin bagaimana setiap penggiling padi bisa berkompetisi sehat dan efisiensi agar bisa diserap pemerintah,” ujar Arief.

Selain itu, penetapan HPP GKP juga bertujuan untuk mendukung serapan Perum Bulog yang ditargetkan sebanyak 3 juta ton beras. Arief menuturkan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk desil 1 dan 2.

“Pemerintah perlu melindungi dengan menciptakan harga yang baik, sehingga daya beli pun terjaga,” ungkapnya.

Asosiasi Petani Gandum dan Pebisnis Beras Indonesia (Perpadi) menganggap bahwa harga beras kualitas sedang susah sekali merosot hingga mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kg walaupun stok lokal sangat berlimpah.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa persediaan beras dari pihak pemerintah sekarang sangat melimpah dan diprediksi akan bertambah di bulan Mei tahun 2025. Hal tersebut mungkin saja menenangkan pasar karena tak ada spekulasi apapun.

Meskipun demikian, dengan standar harga penerimaan petani (HPP) untuk beras kering panen (GKP) yang ditetapkan menjadi Rp6.500 per kg, Sutarto menganggap bahwa harga yang pantas bagi para pembudidaya setidaknya harus mencapai Rp12.500 per kg, sementara pada level konsumen harganya berada dalam rentang antara Rp13.500 sampai Rp13.750 per kg.

"Sekalipun persediaannya melimpah, harganya di tingkat konsumen untuk beras kualitas sedang tetap saja akan susah sekali turun sampai ke angka Rp12.500," ungkap Sutarto.