AU Israel Gempar, 970 Pasukan Menolak Perang dengan Mengikuti Bangkit

Table of Contents

BOJONG.MY.ID.CO.ID, TEL AVIV – Pemimpin Angkatan Udara Israel pada hari Rabu memperingatkan bahwa mereka berencana untuk mendepartemen sebanyak 970 anggota - yang mencakup penerbang, ofisier, serta prajurit. Sekitar seribu dari para ofisier dan prajurit tersebut baru-baru ini telah menulis surat penolakan terhadap lanjutan operasi militer di Gaza.

Harian Israel Haaretz mengungkapkan bahwa "kira-kira 970 kru pesawat, sebagian di antara mereka berfungsi sebagai cadangan aktif, telah menandatangi surat yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perang tetapi tidak mendorong penolakan untuk melaksanakan tugas."

Beberapa hari belakangan ini, para petinggi Angkatan Udara telah mengadakan panggilan telepon langsung ke pasukan cadangan yang menyetujui pernyataan itu, meminta mereka untuk menghapus dukungannya, demikian laporan media tersebut.

Pemimpin regu menyampaikan kepada pasukan pengganti bahwa mereka akan diberhentikan bila enggan untuk taat, sesuai laporan tersebut. Haaretz Setelah ancaman itu disampaikan, cuma ada 25 orang yang menghapus nama mereka sebagai penandatangan, sedangkan enam belas lainnya justru ingin menambahkan tandatangan mereka.

Penanda tangan surat itu, yang meliputi perwira tinggi dan penerbang angkatan udara, menganggap bahwa "perjuangan di Gaza bertujuan untuk keuntungan politik, bukan untuk tujuan keamanan."

Anggota oposisi di Israel sering kali mengklaim bahwa konflik di Gaza sebenarnya bertujuan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dapat terus menjalankan tugasnya, bukan karena alasan keamanan negara tersebut.

Daftar Pelanggaran yang Dilakukan oleh Militer Israel - (BOJONG.MY.ID)

Beberapa hari sebelum itu, Mayor Jenderal Tomer Bar dari Angkatan Udara Israel bertemu dengan para tokoh kunci yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam rapat itu, resmi cadangan secara tegas mengkritisi keputusan Bar yang ancamannya berpotensi mem-PHK seluruh penanda tangganya, serta mendeskripsikan hal ini sebagai langkah di luar batasan hukum dan etika, karena telah melanggar hak anggota cadangan untuk berekspresi tentang pendapat mereka politis, seperti dilaporkan oleh Haaretz.

Bar menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hukuman, ia berkata, "Orang-orang yang menyetujui dokumen yang mendeklarasikan pemberian hak istimewa untuk memulai kembali peperangan secara utamanya bernuansa politik dan bisa jadi merusak harapan dalam mensejahterakan para tahanan; oleh karena itu, mereka tak dapat melaksanakan tanggung jawab penggantinya."

Menurut sumber tersebut, dia menyebut penandatanganan surat selama periode perang sebagai "tidak sah." Bar juga menduga bahwa gencatan senjata serta akta pelepasan sandera kemungkinan besar akan diresmikan dalam waktu dekat.

Pada sebelumnya, angkatan bersenjata Israel mengeluarkan dua personel pasukan cadangan mereka pada tanggal 19 Maret; salah satunya berasal dari bidang keintelligence, sementara lainnya adalah bagian dari Angkatan Udara, dikarenakan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam operasi di Jalur Gaza setelah konflik diperpanjang. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa ada orang-orang yang menyematkan gelaran "pengkhianat busuk" kepada para menteri kabinet serta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pasukan Israel kembali menyabet serangan berbahaya di Gaza pada 18 Maret, sejak saat itu sudah merenggut nyawa lebih dari 1.500 orang, mencederai kurang lebih 3.700 jiwa, serta mencabik-cabik kesepakatan damai dan penukaran tawanan dalam zona teritorial tersebut yang tertanda pada awal tahun ini.

Pejabat senior Israel, Benjamin Netanyahu, minggu lalu berjanji akan memperkuat gempuran terhadap Gaza sementara usaha masih berlangsung guna mewujudkan skema yang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yaitu pemasungan penduduk Palestina dari daerah itu. Sudah lebih dari 50.800 orang Palestin teregang nyawa di Gaza akibat serangan keras Israel mulai Oktober 2023, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional menerbitkan warrant penangkapan pada bulan November yang lalu bagi Netanyahu serta bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait dugaan tindak pidana perang dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Gaza. Di samping itu, Israel pun berada dalam posisi tersandera dengan tuduhan kasus genosida oleh Mahkamah Internasional akibat serangan mereka di Wilayah Terasa Gaza.