Belanja Pemerintah Sulsel Menurun 10,4%, Capai Rp15,18 Triliun pada April 2025 Berkat Kebijakan Efisiensi

Daftar Isi

Bojong.my.id , MAKASSAR - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari Kementerian Keuangan ( Kemenkeu Mencatatkan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) selama Januari-April 2025 senilai Rp15,18 triliun, yang menyumbang 28,4% dari total anggaran sebanyak Rp54,44 triliun.

Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi Rp5,03 triliun atau berkontribusi 33,1% dan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp10,14 triliun atau berkontribusi 66,9%.

Apabila diamati dari jumlah seluruh realisasi pengeluaran pemerintah di Sulsel, nilainya menurun sebesar 10,4% bila dibandingkan dengan masa yang serupa pada tahun lalu.

Angkaswantoro, Kepala Bagian Implementasi Anggaran II di Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa penurunan realisasi ini mayoritas disebabkan oleh dampak dari kebijakan penghematan yang telah diberlakukan pemerintahan sejak awal tahun.

Sebagai akibatnya, sejumlah departemen dan instansi di Sulsel masih menantikan petunjuk dari markas besar mereka, untuk mengidentifikasi aktivitas apa yang perlu diperiksa efisiensinya.

"Hingga akhir kuarter pertama tahun 2025 kemarin, sejumlah departemen dan institusi lebih condong untuk masih menanti petunjuk dari entitas atasan mereka, mengenai aspek-aspek apa sajakah yang perlu diperbaiki efisiensinya. Hal ini menyebabkan pembelanjaan menjadi sangat tertekan," jelasnya saat memberikan keterangan dalam sebuah konferensi pers di Makassar pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.

Dampak dari efisiensi tersebut dapat terlihat dalam bentuk perubahan komposisi anggaran BPP untuk pengeluaran Barang serta Modal, di mana keduanya menunjukkan adanya penurunan.

Pembelian barang di Sulsel baru tercapai sebesar Rp1,4 triliun, turun signifikan dengan selisih 49% bila dibandingkan dengan angka periode serupa tahun lalu yang berada di kisaranRp2,75 triliun.

Pada sektor pembelanjaan modal, realisasi dana hanya mencapai Rp150 miliar dan ini berarti penurunan hingga 73,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp550 miliar.

"Hanya pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial yang mengalami pertumbuhan positif masing masing 4,8% dan 23,9%. Belanja pegawai terealisasi Rp3,44 triliun dan belanja bantuan sosial  Rp50 miliar.

Untuk anggaran belanja TKD, bagian terbesarnya diberikan ke Dana Alokasi Umum (DAU), dengan jumlah mencapai R[7,47 triliun]. Kebijakan ini juga mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan mereka akan biaya operasional.