Kebijakan Gubernur Kontroversial: Siswa dikirim ke barak militer dan vasektomi menuai kritikan tajam
TRIBUN-SULBAR.COM - Di belakang kepopulerannya berkat gaya kepemimpinannya, Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, saat ini sedang menghadapi sejumlah kritikan pedas.
Gubernur 'Konten' Dedy Mulyadi menghadapi berbagai kritikan pedas akibat keputusannya yang dianggap menuai perdebatan.
Salah satu kebijakan kontroversial banyak dikritik karena mengirim siswa nakal ke barak militer untuk dibina.
Selanjutnya, bekas Bupati Purwakarta itu mengumbar ide kebijakan tentang kerja paksa kontrasepsi vasektomi untuk para pria dengan iming-iming mendapatkan bantuan.
Dedi menyebut bahwa laki-laki yang bersedia melakukan operasi vasektomi akan menerima insentif senilai Rp 500 ribu.
Berikut adalah sejumlah kebijakan yang menjadi perdebatan terkait dengan Dedy Mulyadi:
1. Kirim Murid yang Bandel ke Asrama Militer
Satu kebijakan terkenal dari Dedy Mulyadi ialah memutuskan mentransfer murid-murid yang dianggap menyulitkan atau nakal ke asrama militer.
Kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk memberikan pendidikan disiplin dan penguatan karakter yang lebih kuat.
Namun, kebijakan tersebut mengundang berbagai macam tanggapan dari masyarakat.
Tak semua masyarakat mendukung langkah itu.
Tindakan yang dilakukan oleh Dedi dianggap menggunakan metode represif dan tidak sejalan dengan asas-asas dalam pendidikan humanis.
Namun, sebagian mendukung dengan harapan dapat memberikan efek jera dan membentuk mental siswa menjadi lebih baik.
Dedi mengatakan langkah ini diambil sebagai upaya terakhir setelah berbagai pendekatan persuasif di sekolah tidak membuahkan hasil.
Dia mengutamakan pendidikan di asrama militer harus dilaksanakan dengan cara yang terstruktur.
Targetnya adalah mengenalkan nilai-nilai disiplin diri, bertanggung jawab, serta rasa cinta kepada negara sendiri.
2. Kontroversial KB Vasektomi
Belakangan ini, nama Dedy Mulyadi lagi-lagi jadi pembicaraan yang panas.
Sebab itu, Dedi memberi komentar tentang program keluarga berencana, terutama yang berkaitan dengan vasektomi.
Dodi menyebutkan bahwa vasektomi pada laki-laki akan jadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kelompok tidak mampu agar bisa mendapat dukungan finansial.
Itu dikatakan setelah rapat koordinasi di gedung Balai Kota Demo pada Selasa, 29 April kemarin.
Banyak yang mengkritisi, kebijakan oleh Dedi mendapat serbuan penilaian negatif dari beragam kelompok masyarakat.
Perwakilan dari aktivis wanita serta para pengamat kesehatan reproduksi menganggap bahwa pernyataan itu bisa menciptakan stigmatisasi buruk terhadap kaum adam yang memutuskan untuk melakukan vasektomi sebagai alat kontrasepsi mereka.
Di samping itu, pernyataan tersebut dinilai tak mengakui hak orang untuk memilih tentang masalah kesehatan reproduksi mereka sendiri.
3. Larangan Study Tour
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi mengenai pembatasan perjalanan studi untuk siswa di Jawa Barat pun mendapat berbagai kritikan.
Utamanya dari kalangan Gen Z
Dedi berpendapat, program Study Tour di sekolah membebani orangtua siswa.
Terutama untuk mereka yang berasil dari latar belakang keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Menurut Dedi, pengeluaran untuk studi wisata itu tidak setimpal dengan nilai pendidikannya yang diterima oleh para siswa.
Dia mengharapkan agar sekolah hanya menekankan pada aktivitas pembelajaran yang lebih penting dan berguna untuk meningkatkan wawasan para murid. (*)
Posting Komentar